Hak Menyatakan Pendapat Memecah DPR

JAKARTA – Penggalangan dukungan pengajuan hak menyatakan pendapat oleh sebagian dari sembilan inisiator hak angket Bank Century, menjadi bumerang karena memicu perpecahan fraksi di DPR.

Fraksi Partai Gerindra yang berada di luar koalisi pemerintah dan sebelumnya getol mendorong hak angket menyatakan, tak setuju atas upaya itu.

Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengaku sangat menyayangkan tindakan anggota DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat. Karena, pada saat bersamaan DPR juga membentuk tim pengawas rekomendasi DPR yang memilih opsi C pada rapat paripurna 3 Maret 2010.

Opsi tersebut merekomendasikan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pidana umum dan pidana perbankan ditangani oleh lembaga penegak hukum. Tim pengawas sendiri baru akan disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa (4/4/2010) pekan depan setelah pembentukannya tertunda selama sebulan lebih.

“Ini akan membuat kasus Bank Century layu sebelum berkembang. Anggota DPR terpecah dua, tak solid dan rakyat bingung,” katanya melalui telepon kepada okezone, Sabtu (24/4/2010).

Selain itu, kata Martin, masyarakat, pers dan DPR juga tak fokus lagi dalam mengawal rekomendasi DPR mengenai penyelesaian kasus Century. Padahal, jika kasus ini tidak tuntas ditangani kepercayaan rakyat akan kian tergerus terhadap pansus di DPR.

“Ini yang kita khawatirkan. Seharusnya DPR tetap fokus, konsisten dan bulat,” katanya.

Hingga Jumat kemarin, dukungan atas pengajuan hak menyatakan pendapat sudah mencapai 106 dari 560 anggota DPR. Mereka berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 67 orang, Fraksi Partai Golkar 20 orang, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 orang, dan masing-masing seorang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta Fraksi Partai Gerindra.
(teb)

Tentang maskapache

Terus belajar untuk mencari sebuah kebaikan...
Pos ini dipublikasikan di Hukum Dan Kriminal dan tag . Tandai permalink.