DPR Minta KPK Serahkan SOP Penanganan Tipikor

JAKARTA – Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai sudah tak lagi garang. Sejumlah pertanyaan pun muncul. Di antaranya bagaimana Standard Operational Procedure (SOP) KPK dalam menangani kasus korupsi?

Hal tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK, Kamis (29/4/2010) malam. DPR meminta KPK memberikan SOP yang akan dipegang teguh sekaligus pedoman dalam melaksanakan tugasnya.

“Kita minta KPK menyampaikan dan menyerahkan bagaimana SOP yang Anda (KPK) pegang dalam menangani perkara korupsi. Ini penting buat kita sebagai mitra, meski KPK memang punya wewenang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika wewenang itu bisa menyimpang,” kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin.

KPK melalui Wakil Ketua Bidang Penindakan Chandra M Hamzah menjelaskan, KPK memiliki tiga prioritas utama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Pertama, apakah kasus (koruspi) tersebut melibatkan aparat penegak hukum yang di dalamnya terkait pula pihak penyelenggara negara. Kedua sejauh mana kasus itu mendapat perhatian publik, dan Ketiga kasus tersebut telah merugikan negara mencapai Rp1 miliar. Semakin lengkap bukti semakin cepat kita proses. Jadi, tidak ada maksud kita untuk tidak mengusut kasus yang kecil dan tebang pilih,” paparnya.

Komisi III dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, akhirnya sepakat meminta pada KPK untuk menyerahkan SOP penanganan kasus korupsi yang menjadi acuan KPK selama ini.

Hal itu bertujuan agar DPR paham dengan sistem kerja KPK, sehingga kerjasama dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia dapat dilaksanakan utuh tanpa tebang pilih.(ded)

Tentang maskapache

Terus belajar untuk mencari sebuah kebaikan...
Pos ini dipublikasikan di Hukum Dan Kriminal dan tag . Tandai permalink.